Persyaratan Pendirian Madrasah

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 

PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 

NOMOR : E / 250.A / 97 

TENTANG 

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN MADRASAH SWSTA

JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

Proposal permohonan Izin Pendirian Madrasah oleh Yayasan / Lembaga yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Kemenag. Kota/Kab. setempat, berisi a.l : 

• Foto Copy Akte Notaris Yayasan /  Lembaga pendirian Madrasah
• Susunan Pengurus Yayasan / Lembaga
• Data Tanah (luas, Gambar / letak) : Cacatan : Harus tersedia Gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah 
• Milik Sendiri --------> disertai foto copy sertifikat 
• Wakaf            --------> disertai Surat Ikrar Wakaf 
• Data Tenaga Edukatif dan Adminitrasi disertai foto copy Ijazah terakhir masing-masing 
• Nama Madrasah ; Alamat lengkap (sebutkan Desa, Kecamatan dan Kab/Kota)
• Program Kerja Madrasah (Program Kerja Jangka Panjang maupun Jangka Pendek / harus mempunyai program pendidikan yang jelas)
• Data Inventaris Madrasah (tersedia sarana prasarana pendidikan yang cukup)
• Data Siswa; Daftar MTs/SMP maupun MA/SMA setempat dan jarak dengan madrasah yang akan didirikan.
• Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kurikulum Pemerintah.

1. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan 
2. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat (asli)
3. Rekomendasi dari Kakan.Kemenag Kab./Kota setempat (asli)
4. Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama  Islam setempat (asli)
5. Surat Keterangan Dukungan dari Perangkat Desa /Tokoh masyarakat 
6. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tahun pelajaran baru 
7. Persetujuan maupun penolakan Pendirian Madrasah Swasta diberikan kepada penyelenggaraan madrasah selambat-lambatnya 2  (dua) bulan sebelum tahun pelajaran baru.
8. Hasil Survey dari Kakan.Kemenag Kab./Kota setempat.

          Cacatan : Khusus Pendirian MTs Swasta, Rekomendasi dari Kakan.Kemenag disertai dengan   NSM ( Nomor Statistik Madrasah ) 

Rekomendasi Bupati/Walikota harus ada karena merupakan penguasa daerah dan bilamana terjadi sesuatu terhadap madrasah yang berhak menutup madrasah adalah Bupati/Walikota